Kalurahan PARANGTRITIS

Parangtritis, 08-03-2021. Koordinasi pemerintahan umum kembali dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Parangtritis yang dilaksanakan di pendapa kalurahan Parangtritis. Dipimpin oleh TOPO, lurah Parangtritis koordinasi dilakukan secara cepat karena banyaknya kegiatan yang akan dilakukan. Beberapa hal yang disampaikan berkaitan dengan tanah kas kalurahan, kas di Tirtosari, covid-19 dll. adapun pembahasan dalam koordinasi pemerintahan umum tersebut sebagai berikut:

1. Tanah kas desa yang ada di Mancingan perlu ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku sehingga mampu menghasilkan PAD secara maksimal dan tepat waktu. Salah satu keadaan tanah Kalurahan tersebut disewa oleh PT Waspada Mulya dan belum memberikan kompensasi ataupun pembayaran sehingga perlu adanya tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan oleh pemerintah  Kalurahan Parangtritis dengan memberikan surat kepada penyewa untuk tepat waktu dalam pembayaran sewa tanah kas desa tersbut. 
2. Penyewaan tanah kas diluar wilayah kalurahan Parangtritis yang berada di wilayah Tirtosari dan Tirtohargo akan ditarik oleh pemerintah kalurahan Parangtritis pada Bulan Maret 2021
3. Percepatan penyelesaian target pembayaran PBB dengan cara koordinasi yang baik dalam lingkup pemerintah dengan warga masyarakat dengan cara memberikan SPPT pajak secara tepat waktu dan apabila terdapat permasalahan pada saat pemungutan diharapkan melaporkan kepada pemerintah Kalurahan. Di sisi lain, pemerintah kalurahan siap membantu demi kelancaran dan target pemungutan PBB tersebut.
4. Berkaitan dengan covid-19, pemerintah Kalurahan dan juga Tim Satgas Penanganan tidak kunjung henti memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan baik dari diri sendiri maupun bermasyarakat. Seperti halnya memakai masker dan menjaga jarak dalam kegiatan masyarakat harus tetap sesuai aturan. Untuk warga terpapar covid sampai saat ini berjumlah 4 orang dengan isolasi mandiri. Selain itu, Dukuh diharapkan mampu memantau dan memberikan arahan kepada warga supaya tetap dalam prosedur dan aturan dalam melakukan kegiatan kemasyarakatan pada masa pandemi ini.
5. Dalam bidang pertanian, di Parangtritis pada saat ini sudah dalam proses panen padi dan diteruskan dengan penanaman bawang merah. Panen padi pada tahun ini dapat dikatakan berhasil dengan baik karena curah hujan yang cukup dan keadaan hama yang sangat minimal. Setelah proses panen padi, dalam pola tanam di Parangtritis dengan wadah Gapoktan Paris Makmur telah ditetapkan masa tanam bawang merah yang ke 1 yang dilakukan pada bulan Maret tahun 2021
6. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang telah dianggarkan tetap dilakukan dalam masa pandemi dengan mempertimbangkan aturan yang ada dan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk masing-masing Pelaksana Kegiatan diharapkan mampu memaksimalkan realisasi anggaran dengan kegiatan yang telah direncanakan. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan untuk selalu melakukan koordinasi dengan Kaur Danarta untuk mengetahui uang kas di Bank yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut.
7. Bumkal sebagai salah satu penggerak perekonomian pemerintah kalurahan. Lurah sudah melakukan koordinasi dengan pengurus bumkal untuk melakukan kinerja secara maksimal supaya dapat berkembang dengan baik. Disampaikan dalam koordinasi tersebut bahwa bumkal kalurahan Parangtritis telah dianggarkan penanaman modal untuk menunjang kelancaran dan pembangunan Bumkal Paris Bermantera.

Disampaikan oleh Wursidi, Carik Parangtritis, tentang penyerahan SPPT kepada masyarakat maksimal pada tanggal 28 Februari 2021 untuk mempercepat pemungutan pajak baik melalui pembayaran bank ataupun dengan mobil keliling yang telah dijadwalkan. Disisi lain, bagi warga yang mengalami permasalahan sosial seperti contoh warga masyarakat yang dikategorikan miskin atau tidak mampu dan tidak mendapatkan bantuan baik PKH maupun yang lainnya dapat mengajukan melalui WKSBM pada tingkat Padukuhan, Puskesos di tingkat Kalurahan dan SLRT  ditingkat Kabupaten. 

Hal lain yang disampaikan yaitu tentang pelaksanaan P2MD dan BKK belum merata, oleh karena itu perlu adanya musyawarah warga melalui musyawarah padukuhan untuk mengajukan proposal pembangunan tersebut. Pembangunan tersebut tidak hanya berupa fisik tetapi juga pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup maupun infrastruktur Padukuhan.