Kalurahan PARANGTRITIS

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa ..selengkapnya

a. Bahwa dalam rangka melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Parangtritis telah menetapkan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Desa Parangtritis;b. bahwa Peraturan Desa Nomor 12 Tahun ..selengkapnya

a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahandilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan.b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan ..selengkapnya

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan, dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Badan ..selengkapnya

a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Kalurahan Parangtritis berdasarkan analisis kelayakan usaha, diperlukan tambahan modal.b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten ..selengkapnya

a. bahwa Tanah Kas Kalurahan merupakan sumber pendapatan Kalurahan yang perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan;b. bahwa adanya permohonan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Rencana Pembangunan dan Penempatan Menara dan Infrastruktur ..selengkapnya

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan ..selengkapnya

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat perlu sarana kantor yang memadai.b.  Bahwa kantor Lurah Parangtritis saat ..selengkapnya