Kalurahan PARANGTRITIS

a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Kalurahan Parangtritis berdasarkan analisis kelayakan usaha, diperlukan tambahan modal.b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten ..selengkapnya

a. bahwa Tanah Kas Kalurahan merupakan sumber pendapatan Kalurahan yang perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kalurahan;b. bahwa adanya permohonan pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan untuk Rencana Pembangunan dan Penempatan Menara dan Infrastruktur ..selengkapnya

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan, Pemerintahan Kalurahan wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan ..selengkapnya

a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Lurah, Pamong Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat perlu sarana kantor yang memadai.b.  Bahwa kantor Lurah Parangtritis saat ..selengkapnya

a. bahwa dalam rangka melakukan kegiatan usaha di bidang ekonomi melalui pengelolaan potensi kalurahan dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Parangtritis telah membentuk Badan Usaha Milik Desa Paris Bermantera;b. bahwa Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Desa ..selengkapnya

a.     bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang di masyarakat yang tidak didukung oleh penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik, serta budaya pengelolaan sampah yang bertanggungjawab telah  menyebabkan ..selengkapnya

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Parangtritis. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah ..selengkapnya

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Parangtritis tentang Tata Tertib Musyawarah Kalurahan. Peraturan Kalurahan ini dimaksudkan sebagai ..selengkapnya